Benarkah Green Pramuka City PKPU yang dipaksakan?

Apartemen Green pramuka di gugat dan dapat putusan PKPU

 

Cobaan dan goyangan akan Apartemen Green Pramuka City sangat berat dalam penyediaan hunian vertika yang murah di Pusat Jakarta. Perjuangan dalam menghadapi Pandemik yang terjadi saat ini, Green pramuka city menerima putusan pengadilan niaga terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Permohonan dibuata atau digugat oleh 2 orang Penghuni Green pramuka City terhadap Developer atau pengembang PT. Duta Paramindo Sejahtera.

Benarkah Green Pramuka City PKPU yang dipaksakan? 1

Putusan ini terbilang sangat meresahkan bahkan membuat panik semua penghuni apartmen Green Pramuka City, secara tiba-tiba beredar selebaran/pengumuman disetiap pintu unit apartemen penghuni untuk melaporkan segera seluruh berkas transaksi jual beli Apartemen, sekaligus menunjukan bukti besaran nilai pembelian Apartemen.

Para Pemilik/penghuni yang awam hukum, tentunya merasa bingung atas selebaran yang beredar tersebut, terutama sangat khawatir atas kehilangan haknya atas setiap Unit Apartemen yang sudah dimiliki, akhirnya dengan berat hati para penghuni mengumpulkan berkas kepada pihak pengurus PKPU maupun ada pihak yang mengatas namakan relawan para penghuni.
Saya pun kemudian bertanya-tanya siapa pihak kreditur yang mengajukan PKPU, awalnya saya mendukan jangan-jangan pihak bank, ternyata setelah saya telusuri tampaknya yang pengajuka permohonan PKPU adalah dua orang pihak penghuni yang mengklaim berstatus sebagai kreditur.

Begitu mencermati permohonan PKPU yang diajukan, ternyata utang yang diklaime sebagai dasar pengajuan permohonan PKPU adalah kerugian yang dialami oleh pemohon akibat pihak pengembang sampai saat ini belum menyerahkan sertifikat strata title sebagai hak kepemiliki atas Unit Apartemen yang sudah dibeli tersebut.

Tentu menjadi hal yang sangat tidak logis secara yuridis berdasakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) adalah klaim pemohon atas utang terhadap debitor akibat dibitor belum menyerahkan sertifikat strata title kepada para pemohon, sebab hutang yang diklaim tidak dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai syarat mengabulkan permohonan PKPU oleh Majelis hakim sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang berkaitan dengan pembuktian secara sederhana dari adanya Permohonan Kepailitan.

Penafsiran Utang ini yang secara sederhana ini maksudnya adalah utang yang lahir murni dari perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Sementara status kreditur dan dan debitur dalam kasus PKPU ini tidak jelas hubungan utang-piutangnya, sebagian besar penghuni tidak memiliki hubungan utang-piutang dengan pihak pengembang sebagai kreditur. Penghuni hanya mempunyai hak atas sertifikat yang belum diserahkan oleh Pengembang, sehingga menurut saya putusan PKPU ini terkesan dipaksakan karna menyalahi aturan hukum.

Sebab syarat pengajuan permohonan PKPU maupun kepailitan ini dibuat secara ketat dengan alasan agar tidak terjadi keadaan yang tidak berdasar dalam pengajuan permohonan yang menyebabkan pemohon dengan mudah mengajukan palit kepada semua orang, terutama pihak Debitor yang dalam kondisi perusahaannya masih sehat.
Kemudian setelah mencermati Putusan Pengadilan Niaga Nomor 110/PKPU/2020/PN. NIAGA. Jkt. Pst. ada beberapa hal yang mengganjal dalam putusan tersebut. Hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan syarat materil tentang besaran jumlah utang baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang menjadi pokok permohonan tidak disebukan secara jelas dalam pertimbangan hakim, dimana jumlah “utang”’harus dinyatakan (dideclare) dalam pertimbangan hakim.

Sehingga secara substasial putusan ini batal demi hukum dan tidak bisa dijalankan (non eksekutabel) karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketemtuan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU. Bahkan melihat bukti-bukti yang diajukan pemohon tidak ada satupun bukti yang menunjukan adanya utang piutang atara Kreditur dan Debitur, yang ada adalah bukti pelunasan atas transaksi jual beli unit apartment.

Menurut saya dalam kasus ini Majelis hakim sangat berani mengabulkan permohonan PKPU dari pihak pemohon yang berakibat fatal terhadap masyarakat secara luas terutama masyarakat penghuni apartmen GPC. Bahkan penguruspun sangat berani untuk mengabil tindakan dengan menyebarkan selebaran kepada warga penghuni apartmen untuk segera mengumpulkan segala dokumen dan bukti transaksi jual beli unit apartmen yang terkesan menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat resah dan panik warga Green Pramuka City.

Melihat ketidakberesan dalam proses PKPU ini kemudian muncul kecurigaan dari sebagain warga bahwa jangan-jangan ada persekongkolan jahat yang sengaja direkayasa dibalik proses permohonan PKPU ini? Jika dugaan ini benar dan dapat dibuktikan maka para pihak yang terlibat tentu akan bertanggung jawab secara hukum atas segal risoko dan akibat hukumnya.”

Oleh: Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH (Dosen Fakuktas Hukum Univ.Nasional Jakarta)

dimuat di Harianterbit,com Rabu 22 april 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.